JAKARTA, DISWAY.ID— Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang.
Salah satu poin yang diatur dalam beleid tersebut adalah pembentukan badan pengelola aset rampasan serta badan pengawasnya.
Ketentuan mengenai pembentukan kedua badan itu tertuang dalam Pasal 53 hingga Pasal 67 UU Perampasan Aset.
BACA JUGA:UU Perampasan Aset Disahkan, Dasco Sebut Harta Bandar Judol hingga Penipu Travel Umroh Bisa Dirampas
Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa pengelolaan aset akan dilakukan oleh badan yang dibentuk langsung oleh presiden. Pelaksanaan pengelolaan aset harus dilakukan secara transparan dan terbuka dengan berpedoman pada asas yang tercantum dalam Pasal 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan badan pengelola aset akan diatur melalui peraturan presiden.
Pasal 54 mengatur sejumlah tugas badan pengelola aset rampasan. Pengelolaan tersebut mencakup aset sebelum maupun sesudah adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.
Tugas badan pengelola aset meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, serta penilaian aset tindak pidana. Selain itu, badan tersebut juga bertanggung jawab atas pengembangan, penggunaan, penjualan melalui lelang maupun tanpa lelang, pemanfaatan, hingga pengembalian aset tindak pidana.
Pelaksanaan tugas tersebut harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik negara.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, badan pengelola aset akan berada di bawah pengawasan badan pengawas. Pembentukan badan pengawas diatur dalam Pasal 60, sementara Pasal 61 mengatur pelaksanaan pengawasan terhadap perampasan dan pengelolaan aset.
Badan pengawas terdiri dari lima orang anggota yang menjabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
Badan pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan kewenangan penyidik dan jaksa pengacara negara sebagaimana diatur dalam UU Perampasan Aset. Pengawasan juga mencakup pelaksanaan tugas dan kewenangan badan pengelola aset, serta memastikan proses perampasan dan pengelolaan aset berjalan secara transparan dan akuntabel.
Selain itu, badan pengawas memiliki kewenangan menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran, menindaklanjuti laporan tersebut, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik, serta memberikan sanksi kepada penyidik maupun jaksa pengacara negara yang terbukti melanggar.
Badan pengawas juga dapat berkoordinasi dengan lembaga atau instansi terkait dan bertugas mengevaluasi kinerja pelaksanaan perampasan aset. Hasil pengawasan wajib dilaporkan secara berkala satu kali dalam satu tahun kepada presiden dan DPR RI.