DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-undang.
Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 November 2026. Adapun rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
"Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadiundang-undang?," tanya Puan.
"Setuju," jawab anggota rapat,
Selanjutnya Puan mengetuk palu sebagai tanda pengesahan.