JAKARTA, DISWAY.ID – Begitu menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, berbagai strategi Hadi Tjahjanto dalam atasi permasalah tanah yang tak kunjung usai.
Pemilihan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN mengantikan posisi Sofyan A. Djalil diharapkan dapat menyelesaikan permasalah tanah secara detail.
Terdapat beberapa alasan Presiden Jokowi memilih Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN diantaranya berdasarkan rekam jejak, pengalaman serta manajerial skill yang dimiliki oleh mantan Panglima TNI ini.
BACA JUGA:Jangan Lupa! Jadwal Lapor PPDB DKI Jakarta Dibuka Hari Ini, Simak Caranya
BACA JUGA:Bima Arya Ungkap Pentingnya Dana Kelurahan Dikucurkan Lagi
Begitu menjabat posisi barunya, berbagai pekerjaan rumah menunggu Hadi Tjahjanto terutama terkait dengan sengketa tanah, sengketa lahan serta permasalahan sertifikat dan mafia tanah.
Presdien Jokowi juga mengungkapkan bahwa Hadi Tjahjanto mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan latar belakangnya sebagai Panglima TNI yang menguasai teritorial Indonesia.
“Urusan yang terkait masalah tanah terutama sengketa tanah dan sertifikat harus diselesaikan sebanyak-banyaknya,” tambah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam menghadapi berbagai permasalahan pertanahan tersebut, strategi Hadi Tjahjanto dalam atasi permasalah tanah yang tak kunjung usai salah satunya dengan segera turun kelapangan untuk melakukan pemantauan langsung.
BACA JUGA:Malam Ketemu Kiai, Pagi Hari Minum Teh Sambil Dengerin Keluhan Pemulung, Puan: Luar Biasa
BACA JUGA:Terungkap! Aksi 'Koboi' di Kafe Senopati Pakai Pistol Jenis Ini...
“Mengatasi mafia tanah kami dengan jajaran pejabat publik dan kepolisian akan terus memperkuat kerjasama dalam menekan keberadaannya,” ungkap Hadi.
Hadi juga menambahkan bahwa ia dan jajaran akan menyambangi masyarakat sehingga tidak hanya sekedar menerima laporan tentang mafia tanah namun mendapatkan masukan langsung dari masyarakat.
Tak hanya permasalahn mafia tanah, Hadi juga ingin mengetahui langsung tentang permasalalahan serta kesulitan dalam pembuatan sertifikat tanah.
“Saya mendapatkan banyak masukan tentang berbagai permasalahan pertanahan mulai dari konflik, harga sewa tanah yang sangat tinggi, serta permasalahan pendapatan negara bukan pajak terlalu besar,” tambah Hadi.