Selain itu, Mendagri menekankan pemerintah daerah agar mempermudah izin investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Pemerintah, kata Mendagri, telah berupaya memotong rantai proses perizinan, salah satunya dengan mengalihkan sejumlah jabatan struktural ke fungsional.
Dirinya membandingkan proses mengurus perizinan berusaha di beberapa negara yang membutuhkan waktu lebih singkat, ketimbang di Indonesia.
Karena itu, dia meminta agar daerah tak mempersulit izin berinvestasi. Terlebih, sebuah daerah tidak mungkin akan survive jika hanya mengandalkan APBD. “Peran swasta sangat penting,” tandas Mendagri.