Termasuk munculnya surat perintah sebelas maret hingga menargetkan Denny Siregar.
“Yang gua heran ngakunya hekker internasyinel. Tapi kok tau denny siregar ya?” twit Denny Siregar menangapi berita yang beredar.
“Ini apa gua yg terlalu terkenal sampe ke internasyinel ato dienya yang orang lokal ?” sambung Denny Siregar lewat akun @Dennysiregar7.
Terkait hal ini Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tentu tidak tinggal diam. Mereka pun memiliki kemampuan yang mungkin sama dalam menyikapi hacker Bjorka atas beredarnya agenda Presiden Joko Widodo dalam sebuah dokumen.
Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra, melalui menyebut BSSN sudah berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum.
Sejalan dengan itu Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menyebut hacker Bjorka tidak ada isi surat-surat yang bocor.
Menanggapi hal ini Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie mengatakan sangat aneh jika Kementerian Kominfo dan perangkat negara seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BBSN) berdiam diri dengan situasi ini.
BACA JUGA:Reaksi Tegas BIN Soal Ancaman Data Presiden Diretas Hacker Bjorka: Kita Tetap Berupaya
Apalagi data sepenting itu dengan mudah diobral oleh hacker Bjorka. ini seakan mengejek security system yang dibangun negara.
“Kalau Kominfo tak mau tanggung jawab lalu kepada siapa publik bertanya? langsung ke Presiden?” terang Jerry Massie, kepada Disway.id, Minggu 11 September 2022.
Dari kejadian ini tak ada gunanya Kominfo dalam upaya ikut melindungi data publik.
“Saya sarankan Presiden Jokowi copot saja Jhony Plate dari kursi menteri itu. Banyak dalih, pintar sekali kalau ngomong. Faktanya data presiden saja diumbar hacker Bjorka. Ini kita belum bicara situs judi online sampai data publik,” timpal Jerry.
BACA JUGA:Setelah Jokowi Giliran Data Pribadi Menkominfo Diobok-obok, Hacker Bjorka: Happy Birthday Jonny!
“Jadi sangat memalukan hacker bisa tembus akun twitter Johnny G. Plate sampai ke akun kepala negara. Saya pikir bobolnya sejumlah situs sampai ke data pribadi kepala negara merupakan kelemahan antisipasi Badan Siber dan Badan Intelijen negara,” jelasnya.
Tapi anehnya, kata Jerry, masih dibantah pihak istana seolah-olah tak ada serangan siber oleh kelompok hacker.