JAKARTA, DISWAY.ID - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan, produksi kompor listrik dalam negeri mencapai 5 juta unit pada 2023.
Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemeperin, Taufiek Bawazier mengatakan, untuk kemampuan produksi perusahaan kompor listrik dalam negeri pada tahun ini masih 300 ribu unit.
"Nanti begitu ada kepastian spesifikasi jenis daripada kompor induksinya, itu beberapa perusahaan yang existing memproduksi kompor listrik akan menambah land investasinya khusus di kompor induksi," kata Taufiek dalam rapat dengan Komisi VII DPR, Rabu 21 September 2022.
"Tahun 2023 5 juta, 2024 5 juta, 2025 5 juta," sambungnya.
BACA JUGA:Pro Kontra Konversi Kompor Gas ke Listrik, Efektif atau Tidak?
Taufiek menyebutkan, bahwa perusahaan yang akan memproduksi 5 juta kompor listrik pada 2023 adalah PT Adyawinsa Electrical and Power sebanyak 1,2 juta unit, PT Maspion Elektronik 300 ribu unit, PT Hartono Istana Teknologi 1 juta unit.
"Kemudian, PT Selaras Citra Nusantara Persada 300 ribu unit, Sutrado 1 juta unit dan perusahaan lainnya 1,2 juta unit," ujarnya.
Dalam program ini, kata Taufiek, Kemenperin hanya akan bertugas membina industri agar dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.
"Kami (Kemenperin) enggak masuk pengadaan, enggak masuk harga, enggak masuk yang lain-lain. Yang penting produksinya yang dibutuhkan nasional disiapkan," ungkapnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan pemerintah bakal memberikan paket kompor listrik secara gratis kepada 300 ribu rumah tangga yang menjadi sasaran tahun ini.
Nantinya, rumah tangga penerima paket kompor listrik ini adalah yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Paket tersebut terdiri dari satu kompor listrik, satu alat masak dan satu Miniature Circuit Breaker (MCB) atau penambah daya khusus untuk kompor listrik.
BACA JUGA:Kompor 450
Rida menjelaskan harga paket kompor listrik ini sekitar Rp1,8 juta, sehingga jika sasarannya 300 ribu rumah tangga, maka anggaran yang dibutuhkan tahun ini sekitar Rp540 miliar.
Meski demikian, Rida mengatakan masih bisa ada perubahan. Sebab, ada masukan agar data kompor listrik yang dibagikan dinaikkan.