"Pusat ((Bawaslu) memetakan, Bawaslu provinsi memetakan, Bawaslu kabupaten kota memetakan, Bawaslu kecamatan memetakan, semuanya akan memudahkan. Perhatikan satu per-satu jangan ada yang terlewat," pesannya.
Dia juga menekankan agar Bawaslu melakukan perencanaan yang matang dan melakukan antisipasi. Kedua, kata dia, fokus pada upaya pencegahan dan jangan hanya bekerja saat terjadi pelanggaran.
BACA JUGA:Luncurkan IKP, Bawaslu Sebut Ada 4 Dimensi Kerawanan Pemilu 2024, Apa Saja?
"(Bawaslu) tidak diam atau pasif menunggu pengaduan, tetapi sejak dini mencegah terjadinya gesekan yang bisa menimbulkan benturan-benturan sosial. Gesekan sekecil apapun segera selesaikan saat itu juga jangan tunggu membesar," tegasnya.
Ketiga, kata Jokowi, bekerja cepat, responsif dan selalu berada pada koridor hukum.
"(Bawaslu harus mampu) merespon pengaduan dengan cepat, menindak dan menyelesaikan berbagai pelanggaran dengan tegas. Tidak usah ragu-ragu, pegang teguh integritas, lakukan secara adil, dan tidak memihak," tuturnya.
BACA JUGA:Bawaslu Putuskan Tak Lanjuti Laporan MT Terkait Kasus Dugaan Kampanye Anies Baswedan
Keempat, ujar dia, libatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya, gencarkan pendidikan politik. "Literasi dan partisipasi masyarakat untuk menjaga pemilu yang berintegritas, berkualitas.
Terlebih, partisipasi masyarakat ini akan mempermudah tugas Bawaslu," ungkapnya.
Konsolnas Bawaslu ini dihadiri Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, anggota Bawaslu Lolly Suhenty, Puadi, Herwyn JH Malonda, dan Totok Hariyono. Anggota dan Ketua KPU, serta Anggota dan Ketua DKPP.
BACA JUGA:Bawaslu Soroti Potensi Politik Transaksional Saat Kampanye
Kemudian ketua dan anggota Bawaslu provinsi, kabupaten kota se-Indonesia. Juga, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly.