Luncurkan IKP, Bawaslu Sebut Ada 4 Dimensi Kerawanan Pemilu 2024, Apa Saja?

Luncurkan IKP, Bawaslu Sebut Ada 4 Dimensi Kerawanan Pemilu 2024, Apa Saja?

Bawaslu meluncurkan IKP dan pemilihan serntak 2024-Intan Afrida Rafni-

JAKARTA, DISWAY. ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 di Redtop Hotel dan Convention Center Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Desember 2022.

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan bahwa IPK 2024 didefinisikan sebagai segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pemilu yang inklusif dan benar.

“Kerawanan pemilu adalah segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat pemilu yang demokratis,” ujar Lolly Suhenty saat sedang memaparkan IKP dihadapkan audiens.

Sedangkan IKP sendiri merupakan upaya untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini berbagai potensi pelanggaran pemilu 2024 nanti. 

BACA JUGA:Banyak yang Belum Tau! Main Game Bisa Dapat Saldo DANA Lho, Caranya Gampang Banget!

Tidak hanya itu, IKP juga menjadi data untuk deteksi dini dalam pelanggaran Pemilu 2024 sekaligus sebagai program pencegahan dan pengawasan tahapan Pemilu 2024.

“IKP tujuannya setidaknya ada tiga, pertama memetakan potensi kerawanan yang ada di 34 provinsi, dan kabupaten/kota,” kata Lolly.

“Lalu melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran terhadap pemilu ataupun pemilih kita. Dan yang ketiga bertujuan untuk menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan pemilu,” lanjutnya.

Sebagai informasi, Lolly Suhenty mengatakan bahwa IKP 2024 dapat diukur berdasarkan 4 dimensi, yakni:

1. Dimensi Penyelenggaraan Pemilu

Berdasarkan data IKP tingkat Provinsi yang dipaparkan oleh Lolly, dimensi ini merupakan paling tinggi dalam mempengaruhi kerawanan Pemilu 2024 dengan skor 54,27.

Begitu pula dengan tingkat Kabupaten/Kota yang menilai dimensi penyelenggaraan pemilu juga menjadi dimensi paling tinggi dalam mempengaruhi lahirnya kerawanan pemilu dengan skor 42,22.

BACA JUGA:Kenapa Tiket Masuk Pulau Komodo Seharga Rp 3,75 Juta Mendadak Batal? Sandiaga Uno Bereaksi

2. Dimensi Konteks Sosial Politik. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: