Diskusi Bersama ICW, Nawawi Pomolango Ungkit Lagi Jokowi yang Bagikan Bansos Dalam Masa Kampanye
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sementara Nawawi Pomolango seusai diskusi bersama ICW di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Selasa, 24 September 2024.-Ayu Novita-
JAKARTA, DISWAY.ID-- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sementara Nawawi Pomolango ungkit lagi Presiden Joko Widodo yang membagikan bantuan sosial (bansos) saat masa kampanye Pilpres 2024 lalu.
Pembagian bansos tersebut diduga sarat kepentingan kampanye presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab, Gibran merupakan anak Jokowi.
Demikian diungkit Nawawi dalam diskusi bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) di Hotel Royal Kuningan, Jakarta pada Selasa, 24 September 2024.
BACA JUGA:Nawawi Pomolango Singgung Gratifikasi Kaesang Pangarep Lewat 'Pesan Tak Bijak'
"Kemarin ada fenomena, ketika ada seorang petinggi negeri gitu, anaknya mencalonkan diri sebagai seorang cawapres gitu, bapaknya memangku jabatan presiden,” ujarnya.
Dalam acara dengan tajuk, 'Konflik Kepentingan jadi Pintu Masuk Korupsi' Nawawi mempertanyakan adanya conflict of interest atau konflik kepentingan dari perbuatan Jokowi yang membagikan bansos pada masa kampanye.
“Ada tidaknya soal conflict of interest di sini? Dengan kebijakan yang dilakukan, dengan penyerahan bansos misalnya," ujar Nawawi.
Kemudian, Nawawi mengusulkan agar konflik kepentingan menjadi salah satu unsur yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
BACA JUGA:Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango Menilai Kinerja KPK dengan Skor 4-5 dari 10
Dengan begitu, Ia berharap agar praktik konflik kepentingan tidak terjadi lagi karena sudah ada hukum yang mengaturnya secara tegas.
"Ini kita berharap nanti ada revisi pembaruan-pembaruan terhadap ketentuan-ketentuan konflik kepentingan itu di dalam undang-undang Tipikor maupun dalam undang-undang yang lainnya," pungkas Nawawi.
Adapun Nawawi hadir dalm acara peluncuran modul di Akademi Antikorupsi. Untuk tema dari modul tersebut adalah konflik korupsi dan konflik kepentingan dan itu bisa diakses oleh semua kalangan.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: