JAKARTA, DISWAY. ID-- Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengedepankan independensi dan profesionalisme dalam dinamika perpolitikan.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan PP KAMMI, Rizki Agus Saputra saat melakukan audiensi di gedung MK, Japan Medan Merdeka Barat, Gambir Jakart Pusat, Selasa 14 Maret 2023.
"Kepada MK harus lebih mengedepankan independensi dan profesionalisme dalam menghadapi dinamika perpolitikan di Indonesia apalagi menuju pemilu tahun depan," ujar Rizki Agus Saputra dalam keterangan resmi yang diterima Disway.id, Rabu 15 Maret 2023.
BACA JUGA:KUR BCA 2023 Dengan Plafon Hingga Rp 500 Juta Dibuka, Cek Syarat dan Cara Pengajuannya
BACA JUGA:AHY Minta Pemerintah Kembalikan Kredibilitas Pengelolaan Pajak
"Keberpihakan MK atas Konstitusi adalah kunci bahwa Pemilu tahun depan akan tetap dijalankan sebagaimana mestinya," sambungnya.
Lebih lanjut, KAMMI juga mengatakan, pihaknya setuju dengan sikap MK yang melakukan upaya reformasi birokrasi di internal lembaganya.
Menurut Rizki, sikap MK tersebut perlu dilakukan agar dapat mengembalikan kepercayaan publik yang sudah mulai berkurang serta melawan upaya pelemahan dan delegitimasi dari pihak luar.
"Sebagai penjaga konstitusi, sudah seharusnya MK mampu menghadirkan demokrasi yang bermatabat, salah satunya terkait dengan perselisihan hasil pemilu secara transparan dan akuntabilitas," imbuhnya.
Diketahui sebelumnya, 9 hakim Mahkamah Konstitusi, satu panitera dan satu panitera pengganti dilaporkan atas dugaan pemalsuan dokumen.
BACA JUGA:Alasan Ekonomi Membuat Ajudan Pribadi Nekat Tipu Temannya
BACA JUGA:Sosok Bidan Bohay Terkuak Usai Mantri Suntik Mati Kades di Serang Banten, Isu Perselingkuhan Menguat
Dengan adanya peristiwa tersebut, KAMMI sangat mendukung perbaikan internal tersebut agar momen Pemilu 2024 nanti dapat berjalan dengan baik
"Kami mendukung MK sebagai tempat mencari keadilan dalam bentuk apapun serta mengawal semangat konstitusi agar pemilu 2024 dilaksanakan sesuai tahapan yang sudah dijalankan," tutupnya.