JAKARTA, DISWAY.ID - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kepolisian untuk menindak tegas praktik penyelundupan impor pakaian bekas atau thrifting.
Instruksi ini diberikan dengan didasari atas perintah Presiden Jokowi yang meminta untuk mengusut serta mencari akar permasalahan dari maraknya impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
"Terkait dengan instruksi Bapak Presiden, saya sudah instruksikan kepada jajaran untuk dilakukan pemeriksaan," ujar Listyo dalam keteranganya, Senin, 20 Maret 2023.
BACA JUGA:Polda Jateng Pecat 5 Oknum Polisi Calo Penerimaan Bintara
Eks Kabareskrim Polri itu menegaskan, apabila dalam pemeriksaan nanti ditemukan praktik penyelundupan, polisi tidak akan segan melakukan tindakan tegas kepada siapa pun.
"Kalau nanti kedapatan ditemukan ada penyelundupan yang memang itu dilarang pemerintah, saya minta untuk ditindak tegas," ujar Listyo.
Listyo menuturkan ketegasan ini merupakan komitmen Polri mengawal dan mengamankan seluruh program kebijakan Pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, salah satunya menjaga pasar domestik.
"Kita jajaran dari institusi Polri harus betul-betul bisa mengawal apa yang menjadi kebijakan Presiden," kata Listyo.
Sebelumnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menghentikan dan mencegah bisnis pakaian bekas impor atau thrifting.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa pada hari ini pihak Polri sedang berkoordinasi dengan Kemendag terkait dengan thrifting.
BACA JUGA:Bisikan Partner
“Hari ini Selasa, 14 Maret 2023 Bareskrim polri melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan tentunya terkait dengan penindakan praktik bisnis pakaian bekas impor atau thrifting,” kata Ramadhan di Gedung Humas Polri, Selasa, 14 Maret 2023.
Jenderal bintang satu itu mengatakan jika Polri siap bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai terkait thrifting.
"Pada prinsipnya Polri siap untuk bekerja sama, bersinergi dengan stakeholder terkait yaitu Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai," tutupnya.