Pihak Indonesia menginginkan penjaminan pembayaran pinjaman tersebut dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).
“Kita jelaskan kalau dari APBN itu prosedurnya jadi panjang, makanya mereka juga sedang pikir-pikir. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," ujarnya, Senin 10 April 2023.