JAKARTA, DISWAY.ID-- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut persoalan Myanmar akan dibahas secara khusus dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN atau ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Secara khusus akan dibahas, tapi acuan kita tetap untuk Myanmar," kata Presiden Jokowi dalam keterangan resminya, Minggu 7 Mei 2023.
Menurut Jokowi ada lima poin consensus yang menjadi rujukan dalam penyelesaian masalah tersebut, yakni menyerukan penghentian kekerasan, dialog dengan semua pemangku kepentingan, menunjuk utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar.
Serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.
BACA JUGA:7 Alasan Harus Memilih Kuliah Jurusan Manajemen, Pilihan Karier Cerah!
"Acuan kita tetap five point concensus, tetap jadi acuan tetapi harus dengan dialog, karena menurut saya sanksi itu bukan sebuah solusi," ungkap Jokowi.
Jokowi berharap agar konflik di sana dapat segera diselesaikan. Kemudian, dia mengatakan bantuan kemanusiaan harus sampai kepada rakyat Myanmar.
"Yang ketiga, dialog yang penting, yang aktif tidak hanya di sini, tapi juga di Myanmar sendiri sudah harus aktif untuk berperan dalam dialog-dialog yang kita lakukan," tegasnya.
BACA JUGA:Cara Meminjam Uang di Bank BRI, Dijamin Cepat Cair!
Diketahui, Jokowi bersama Ibu Negara Iriana tiba di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Minggu 7 Mei 2023, pukul 15.32 Wita, dengan menggunakan pesawat kepresidenan.
Setibanya di Bandara Komodo, Jokowi dan Iriana disambut Tarian Tiba Meka yang akan menjadi tarian penyambutan bagi para delegasi KTT ASEAN 2023.
BACA JUGA:Rusia Gempur Ukraina Jelang Hari Kemenangan 9 Mei, Sasar Depot BBM dan Infrastruktur
Sebanyak 14 penari yang merupakan gabungan siswi-siswi SMKN 3 Komodo serta beberapa SMA dan SMP di Labuan Bajo membawakan tarian tersebut di hadapan Jokowi dan Iriana.
Saat tiba di Labuan Bajo, Jokowi dan Iriana disambut oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, dan Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi.