JAKARTA, DISWAY.ID – Tersangka korupsi BTS Bakti Kominfo kembali bertambah, di mana tersangka baru korupsi BTS Bakti Kominfo ditetapkan Kejagung berinisial IH.
Setelah menetapkan tersangka baru berinisial IH, Kejaksaan Agung juga telah menangkap IH di Yogyakarta.
Ketut Sumedana selaku Kapuspenkum Kejagung menjelaskan jika pihaknya menetapkan WP sebagai tersangka baru korupsi BTS Bakti Kominfo berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh.
BACA JUGA:Skema Korupsi BTS 4G Kominfo Beredar di Media Sosial yang Sebut Nama Suami Puan Maharani
BACA JUGA:Profil Suami Puan Maharani, Namanya Dikaitkan di Skema Konsorsium Korupsi BTS Kominfo
IH sendiri merupakan orang kepercayaan dari Komisaris PT Solitech Media Sinergy berinisial WP yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung.
Pada media sosial beberap waktu lalu skema korupsi BTS 4G Kominfo beredar di media sosial yang sebut nama suami Puan Maharani.
Sedangkan Ketut Sumendana menjelaskan bahwa pihaknya sedang mendalami kemungkinan adanya aliran dana dari kasus dugaan korupsi pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G di BAKTI Kemenkominfo ke partai politik (parpol).
BACA JUGA:Kantor Kemensos Digeledah KPK, Usut Korupsi Bansos Beras Keluarga Harapan 2020-2021
BACA JUGA:Ini Jadwal dan Lokasi Perpanjang SIM di SIM Keliling Jakarta-Bekasi Hari Ini, Rabu 24 Mei 2023
“Adanya dugaan aliran dana ke parpol masih kami dalami, dengan penatapan Johnny G Plate sebagai tersangka, kami tidak berhenti begitu saja," ungkap Kuntadi.
Dalam video yang beredar di media sosial menyebutkan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastuktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1 hingga 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Mahfud MD selaku PLT Menkominfo menjelaskan bahwa dirinya juga telah menerika nama-nama yang terseret kasus korupsi BTS Bakti Kominfo.
BACA JUGA:Alasan Bareskrim Tolak Laporan Relawan Ganjar Terkait Kritikan Anies Baswedan ke Jokowi
BACA JUGA:Mahfud Md Tegaskan Jika Aliran Dana Korupsi Proyek BTS 4G ke Parpol Hanya Gosip Politik