“Saya yakin betul bahwa MK tidak mungkin memutuskan proporsional tertutup, karena tidak ada peristiwa politik yang penting di situ, cuma karena ada ujaran bahwa dalilnya pemohon itu menyatakan, politik uang makin kencang dan segala macam,” sambungnya.
Sedangkan, jika MK mengabulkan sistem proporsional tertutup untuk Pileg, maka akan menjadi yurisprudensi untuk diajukan kembali dalam Pilkada hingga Pilpres.
“Jadi putusan MK kalau dibuat tertutup, ini menjadi yurisprudensi pemilihan-pemilihan lainnya, nggak mungkin MK menjadi dualistik," tandasnya.