“Dari semua angka-angka yang gua tanya pada politisi, kalau DPRD kabupaten kota itu 0 sampai 500 juta rupiah, kalau DPRD Provinsi 500 juta rupiah – 4.5 miliar rupiah atau sampai 5 miliar rupiah,” jelasnya.
“Jadi kalau lu lebih dari itu, lu goblok aja tu, menurut gua karena Kabupaten Kota lu bisa di ukur,” terangnya.
BACA JUGA:KAI Akan Luncurkan Kereta Ekonomi Baru, Berikut Spesifikasi Gerbongnya
“Kalau DPR RI minimum 5 miliar rupiah dan atasnya tu unlimited,” terang Faldo di akun youtube@ Pandji Pragiwaksono.
Faldo mengakui jika dirinya menghabiskan biaya Caleg pada Pemilu 5 tahun lalu 900 juta rupiah dan merupakan hasil dari donasi dengan perolehan suara 400.000.
Ketua DPRRI Habiskan 5 Miliar Rupiah Saat Caleg
Biaya untuk maju sebagai Celeg memang tidaklah main-main, bahkan Bambang Soesatyo yang merupakan Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Golkar juga pernah mengungkapkan jika dirinya menghabiskan biaya hingga 5 miliar rupiah.
Menurut Ketua Ikatan Motor Indonesia yang akrab disapa Bamsoet ini untuk menuju ke gedung dewan tersebut tidaklah gampang dan murah.
“Saya waktu itu habis 5 miliar rupaiah dan itu yang paling murah, teman-teman lainnya ada yang habis 10 hingga 30 miliar rupiah,” terang Bamsoet saat melakukan potcast bersama Abraham Samad.
BACA JUGA:Suga BTS Wamil Hari Ini, Kirim Surat Pepisahan Untuk ARMY
BACA JUGA:Aktif Berdayakan UMKM, BRI Kembali Selenggarakan Program Inovatif ‘Pengusaha Muda BRILiaN 2023’
Menurut Bamsoet pasca reformasi biaya demokrasi kita makin lama makin mahal, bahkan sekarang kita mulai terjebak pada sistim demokrasi angka-angka.
“Yang kita kejar angka dan bukan aspirasi lagi, orang ke Dapil bukan lagi mengejar aspirasi tapi apa yang saya kerjakan serta dibalik itu ‘bos pilih saya ya’,” terang Bamsoet.
“Jadi kita terjepak pada domokrasi NPWP, ‘nopor piro wani piro’ dan ini salah satu yang membuat meningkatnya angka korupsi, di mana kita lihat bahwa hampir 600 lebih anggota DPR, Bupati dan Walikota terjerat OTT,” jelas Bamsoet.
Masih dengan Bamsoet, semua itu tak lepas dari mengongkosi biaya politik yang sangat tinggi.