“Berdasarkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 2021-2025, Pemerintah menempatkan hak asasi manusia sebagai pusat agenda pembangunan kependudukan nasional, yang berfokus pada perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat hukum adat," paparnya.
Hasto juga menyebut, pada tahun 2021, berdasarkan Keputusan Presiden tentang Percepatan Program Penurunan Stunting, Indonesia melanjutkan komitmennya untuk menurunkan angka stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024 melalui peningkatan kesehatan reproduksi.
Penurunan 3 angka nol terkait kematian ibu, kebutuhan keluarga berencana yang tidak terpenuhi, kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, pernikahan dini, dan praktik-praktik berbahaya lainnya.
BACA JUGA:Persatuan Guru NU Bersama BKKBN Terus Edukasi Siswa Cegah Perkawinan Anak dan Turunkan Stunting
Delegasi Indonesia yang hadir dalam forum internasional ini adalah Deputi Adpin BKKBN Drs. Sukaryo Teguh Santoso, Dr. Ukik Kusuma Kurniawan, SKM,MPS, MA (Kepala Pusat Pelatihan, Kerjasama Internasional Kependudukan dan KB BKKBN), Prof. Rizal Damanik, Ph.D (Partner Country Coordinators Indonesia), Penny Dewi Herasati (Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, Kementerian Luar Negeri), Ima Primasanti (Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara), dan Dr. Richard Makalew (UNFPA Perwakilan Indonesia).
Partners in Population and Development (PPD) merupakan sebuah Inter-Governmental Organization yang dibentuk untuk tujuan memperluas dan meningkatkan kerja sama Selatan-Selatan di bidang kesehatan reproduksi, kependudukan, dan pembangunan.
PPD terdiri dari 27 negara anggota yang terbentuk atas prakarsa diantara pemerintah di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang memiliki semangat bersama untuk memperluas dan meningkatkan Kerja Sama Selatan-Selatan.
Indonesia adalah salah satu negara prakarsa terbentuknya PPD yang didirikan pada tahun 1995 dan BKKBN sebagai focal point. Kepala BKKBN Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) merupakan PPD Board dan Exco Indonesia.
Pada tahun 2020, Indonesia terpilih sebagai salah satu dari 9 Executive Committee PPD/ Dewan Eksekutif PPD periode 2021-2023. BKKBN dipilih oleh negara-negara anggota PPD sebagai Treasurer/Keuangan saat pertemuan the 25th PPD Annual Board Meeting tanggal 16 Oktober 2020.
Komite Eksekutif periode 2021-2023 terdiri dari 9 negara: Afrika Selatan (Ketua), Cina (Wakil Ketua), Sekretaris (Tunisia), Bendahara (Indonesia), India (Anggota), Benin (Anggota), Kenya (Anggota), dan Meksiko (Anggota).