Persatuan Guru NU Bersama BKKBN Terus Edukasi Siswa Cegah Perkawinan Anak dan Turunkan Stunting

JAKARTA, DISWAY.ID-- Perkawinan anak merupakan masalah krusial yang dihadapi  bangsa Indonesia saat ini. Kurangnya orang tua yang teredukasi serta kondisi ekonomi yang lemah dinilai menjadi penyebab tingginya angka Perkawinan anak. 

Hal itu berdampak pada kondisi biologis khususnya pihak perempuan, dimana usianya belum cukup matang untuk melahirkan berpotensi menyumbang jumlah bayi yang terlahir stunting.

BACA JUGA:Panji Gumilang Akan Diperiksa Kembali, Bareskrim Tunggu Bukti Tambahan MUI

Hal inilah yang turut menjadi perhatian Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) saat melakukan audiensi dengan Kepala BKKBN di Ruang Sekretariat Stunting BKKBN, Jakarta, Rabu 12 Juli 2023

Kepala BKKBN, Dr. (H.C). dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) dalam pertemuan itu  menyambut baik dukungan  Pergunu dalam rangka ikut serta berperan aktif menurunkan angka stunting dan perkawinan anak.

“Menurut saya peran yang bisa dilakukan oleh Pergunu adalah dengan membuat semacam kelas pra nikah bekerjasama dengan pihak KUA. Jadi, bagaimana kita memiliki inovasi untuk membantu Kemenag karena pengaruhnya sangat besar untuk menurunkan stunting, setidaknya tidak melahirkan bayi stunting baru," ujar dr. Hasto.

BACA JUGA:Korupsi BTS! Kejagung Ungkap Sosok yang Kasih Duit Rp27 Miliar ke Maqdir Ismail: Inisialnya 'S'

Selain itu, Hasto menjelaskan apabila bayi sudah terlanjur stunting, maka akan lebih sulit untuk diatasi. Karena itu  lebih baik melakukan pecegahan. 

Adapun upaya pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin dengan menggencarkan edukasi oleh guru anggota Pergunu di sekolah kepada siswa-siswinya mengenai dampak perkawinan anak.

Hasto berharap Pergunu dapat memulai program penurunan stunting dengan segera mengadakan pilot project. 

BACA JUGA:Terdampak Rekening Al Zaytun Diblokir, Panji Gumilang Minta Sesuatu ke Wali Santri: Cara Tradisional Dulu!

“Apabila menyasar misalnya 1,9 juta calon pengantin, pilot project dapat dimulai dulu dari provinsi yang memiliki penduduk padat, seperti Jawa Tengah," ungkap Hasto.

Lanjut Hasto, "Misal, dalam waktu tiga bulan dilakukan beberapa kali pertemuan, dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan dasar oleh dokter umum.”  

“Hasilnya dimasukan aplikasi elsimil sehingga dapat dikeluarkan sertifikat. Dr. Hasto menambahkan BKKBN siap menyediakan narasumber maupun bahan ajar yang dibutuhkan,” imbuhnya.

Sumber: