BACA JUGA:Gibran Mau Bertemu FX Rudy, Bakal Balikin KTA PDIP?
Pasalnya, kata Basarah, setiap partai punya aturan mainnya atau disebut rule of game dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
"Dalam hal kepartaia kami punya aturan main. Dalam hal bernegara, seluruh warga negara Indonesia diikat oleh kesepakatan-kesepatan bangsa yang menjadi rule of game, kita bermasyarakat berbangsa dan bernegara," terang Basarah di awal pembukaannya kepada wartawan di bilangan Jakarta Selatan, Sabtu, 28 Oktober 2023.
Track record Gibran di politik tercatat hanya baru dua tahun menjabat sebagai Wali Kota Solo dalam dua periode.
Basarah mengklaim, itu berkat PDIP. Ia juga menilai Gibran salah satu sosok kader elite di PDIP.
BACA JUGA:NCW: Opera Oligarki Gibran Maju Cawapres 2024, MK Makin Ugal-ugalan
"Apalagi sekelas Mas Gibran, yang telah mendapat mandat partai, mandat rakyat di Kota Solo menjadi Wali Kota Solo. Jadi dengan sendirinya beliau adalah salah satu elite-nya PDIP," kata Basarah.
Basarah menyinggung terkait hak Megawati yang memiliki peran dalam konstitusional, khususnya dalam memilih calon presiden dan wakil presiden.
PDIP sendiri memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang akan berpasangan dengan Mahfud MD, sebagai wakil presiden.
Seharusnya, kata Basarah, Gibran patuh dan membantu memenangkan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut.
Namun sebaliknya, Gibran justru melakukan manuver politik menjelang Pemilu 2024 dengan memanfaatkan putusan MK yang penuh kontroversial itu.
Oleh karena itu Basarah mengatakan bahwa Gibran telah melakukan pembangkangan kepada PDIP.
"Maka secara konstitusi partai, secara aturan partai dia (Gibran) sudah melakukan pembangkangan, telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai.
"Maka dengan sendirinya, di atas hukum, ada etika politik. Ketika Mas Gibran mengambil keputusan keluar dari garis keputusan politik Pilpres 2024 dengan mencalonkan dirinya sebagai bakal calon wakil presiden," bebernya.
Gibran Cawapres Prabowo Subianto