JAKARTA, DISWAY.ID-- Pencopotan baliho pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Bali membuat PDI Perjuangan geram.
Diketahui, pencopotan baliho tersebut dilakukan Satpol PP sebelum kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Batu Bulan, Kabupaten Gianyar dan Denpasar.
Merespons pencopotan baliho, Jokowi mengingatkan agar pemerintah daerah baik itu Kabupaten, kota, serta provinsi dan juga pemerintah pusat harus Netral dalam Pemilu 2024 ini.
BACA JUGA:Geramnya PDIP Baliho Ganjar-Mahfud di Bali Dicopot Jelang Kunker Jokowi: Ada yang Aneh!
"ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral," kata Jokowi usai meninjau tol Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, Rabu 1 November 2023.
Setiap pemindahan atribut partai politik, menurut Jokowi, pemerintah daerah harus meminta izin dan berkomunikasi kepada pengurus partai di wilayah tersebut.
Komunikasi dengan pengurus partai di daerah, kata Jokowi, menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dengan partai politik karena memindahkan atribut partai.
"Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," ujarnya.
Terkait apakah atribut partai tersebut menyalahi aturan tata kota, kata Jokowi sebaiknya ditanyakan kepada pemerintah daerah.
"Ya itu semuanya urusan pemerintah daerah," katanya.
Jokowi saat kunjungan ke IKN selepas dari Bali.-setkab.go.id -
BACA JUGA:Baliho Ganjar Pranowo Dicopot, Kapuspen Angkat Bicara
Geramnya PDI Perjuangan melihat baliho Ganjar-Mahfud dicopot oleh Satpol PP Kabupaten Gianyar, Bali, diungkap politikus senior PDIP TB Hasanuddin.
Ia mengaku tersinggung, karena jelang kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) malah ada aksi pencopotan baliho.
TB Hasanuddin mengatakan PDIP akan melakukan penyelidikan terkait masalah tersebut.