JAKARTA, DISWAY.ID-- Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menyarankan kepada pemerintah untuk tidak memandang pengeluaran di bidang pendidikan sebagai beban.
Menurutnya, negara harus memandang biaya pendidikan sebagai investasi.
“Kita harus melihat pengeluaran di bidang pendidikan jangan dipandang sebagai sebagai cost, sebagai biaya, tapi pandanglah sebagai investasi. Karena itu negara jangan pelit kalau bicara tentang investasi di bidang pendidikan, dan jangan pelit kalau sama guru,” ujar Anies dalam debat terakhir capres di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 4 Februari 2024.
BACA JUGA:Pernyataan Pamungkas Debat, Prabowo Sampaikan Maaf kepada Paslon 1 dan 3
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan negara tak boleh memberikan upah yang paling minim ke guru. Dia mengatakan guru harus mendapat keadilan.
"Jangan pernah kita beri yang seminim mungkin untuk guru, berikan yang adil, sehingga mereka bisa konsentrasi," ucapnya.
Anies kemudian memamerkan langkah yang pernah diambil ketika menjadi Gubernur Jakarta, misalnya membebaskan guru dari pajak PBB.
"Paud guru-guru Paud mendapatkan hibah di Jakarta kemudian guru-guru agama kita berikan bantuan semua guru dan dosen di Jakarta bebas PBB. Status dosen juga begitu kemudian penghasilannya dan kehormatannya pandang ini sebagai investasi untuk Indonesia menjadi negeri yang cerdaskan," ujarnya.
Lebih lanjut, Anies berjanji akan mengangkat 700 ribu guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jika memenangkan Pilpres 2024.
Hal itu dilakukan untuk menyejahterakan guru di Indonesia.
"Jadi program yang harus kita rencanakan kerjakan adalah percepatan sertifikasi guru, pengangkatan 700 ribu guru honorer menjadi guru PPPK," kata Anies.
Selain itu, Anies juga berjanji untuk memberikan beasiswa bagi anak-anak guru, dosen, dan tenaga pendidikan.
"Jangan sampai mereka mendidik pun lebih ratusan anak tapi anaknya tidak pernah bisa menyelesaikan pendidikan sampai tuntas," ujar dia.
BACA JUGA:Lawan Ketimpangan, Anies: Negara Harus Welas Asih ke Rakyat