JAKARTA, DISWAY.ID– Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyoroti, persoalan program makan siang gratis yang diusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02, Prabowo-Gibran.
Program makan siang gratis akan berimbas pada peningkatan penerbitan Surat Utang Negara (SUN) baru dan pajak untuk warga kelas menengah.
Menurutnya, program makan siang gratis memiliki efek yang cukup mengkhawatirkan terhadap pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
BACA JUGA:Oke Gas! Program Makan Siang dan Susu Gratis Masuk APBN 2025
"Proyeksi defisit bisa melebar antara 3% hingga 3,25% dari PDB (produk domestik bruto) tanpa adanya kenaikan rasio pajak secara signifikan dan realokasi anggaran yang cukup substansial," kata Bhima dalam keterangannya, Kamis, 29 Februari 2024.
Lebih lanjut. Menurut Bhima, itukan tentu berimbas ke peningkatan penerbitan SUN baru. Dan jika dibiayai dari pajak maka akan menyasar masyarakat kelas menengah, dibandingkan pajak kekayaan yang sulit dilakukan.
Pria Alumnus Universitas Bradford, Inggris itu mengungkapkan, kenaikan pajak untuk kelas menengah bukan tanpa risiko. Jika tidak diperhitungkan dengan baik, maka hal itu akan berdampak pada tekanan daya beli. Padahal pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergantung pada sektor konsumsi yang digerakkan oleh daya beli masyarakat.
BACA JUGA:Prabowo-Gibran Disebut Bakal Bentuk Kementerian Urus Makan Gratis, Pengamat: Terlalu Berlebihan!
"Jadi program makan siang gratis mungkin berimbas positif pada penurunan gizi buruk, tapi imbas negatifnya adalah ekonomi kelas menengah makin sulit," ujarnya.
Selain itu, jika defisit APBN terus melebar, dikhawatirkan lembaga pemeringkat utang akan menurunkan rating atau peringkat utang Indonesia.
"Ini akan berakibat bunga utang yang dibayar lebih mahal, dan membebani APBN," imbuhnya.
Peringkat utang yang rendah juga akan menurunkan minat investor terhadap SUN. Apalagi di tengah kondisi perekonomian global saat ini, investor cenderung memindahkan investasi dari negara-negara berkembang.
Hal itu, sudah terlihat dari tren pelepasan aset asing baik di pasar saham maupun SUN sejak tahun lalu. Kendati demikian, Bhima menilai program makan siang gratis sebaiknya tidak dipaksakan untuk masuk di APBN 2025.
"Intinya jangan maksain program populis (makan siang gratis), yang realistis saja dan lakukan secara prioritas plus diperkuat sistem pelaporan dan pengawasannya untuk cegah korupsi," pungkasnya. (Candra Pratama)