JAKARTA, DISWAY.ID-- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) telah mengeluarkan surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2024.
Dalam surat edaran itu, disebutkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi pelayanan publik wajib melakukan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor atau work from office (WFO) 100 persen pada hari ini.
Ketentuan itu termuat pada aturan mengenai pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (work from office/WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home/WFH) bagi ASN pada Selasa-Rabu, 16 dan 17 April 2024.
BACA JUGA:Pemprov DKI Terapkan WFH, Pastikan Kinerja Tetap Optimal Pasca Lebaran
Aturan demikian dilakukan untuk memperlancar manajemen arus balik Lebaran 2024 tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Aturan tersebut juga sebagaimana perintah dari Presiden Jokowi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tidak dilakukan WFH, alias tetap WFO 100 persen.
“Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetap diterapkan optimal sebesar 100 persen," kata Anas dikutip Selasa, 16 April 2024.
Anas mencontohkan, instansi yang langsung berkaitan dengan masyarakat tetap WFO 100 persen, seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.
BACA JUGA:ASN Boleh WFH Usai Libur Lebaran, Alasannya Bisa Perlancar Arus Balik
“Jadi untuk pelayanan yang langsung ke publik, akan tetap berjalan optimal sesuai arahan Presiden Jokowi yang menginginkan kinerja pelayanan publik selalu excellent dalam segala situasi,” ujarnya.
Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu mengatakan untuk instansi yang terkait layanan pemerintahan dan dukungan pimpinan yang bisa menerapkan WFH maksimal/paling banyak 50 persen di antaranya adalah bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analisis, dan sebagainya.
“Instansi yang berkaitan administrasi pemerintahan dan dukungan pimpinan bisa WFH maksimal/paling banyak 50 persen. Artinya bisa 40 persen, 30 persen, dan sebagainya, yang diatur oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi. Contohnya bila PPK menerapkan 40 persen WFH, maka 60 persen pegawai lainnya wajib WFO,” papar Anas.