JAKARTA, DISWAY.ID - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin angkat bicara terkait bursa Calon Gubernur Jakarta yang akan diusung oleh PDI Perjuangan (PDIP).
Menurut Ujang, dari nama-nama yang telah beredar harus dibatasi terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang paling ideal.
"Ya kalau dari nama-nama PDIP siapa yang paling ideal, ya tentu harus dibatasi dulu. Siapa yang tidak pernah punya kasus, tidak pernah terpidana, itu mesti di dorong," ujarnya kepada Disway.id, Jumat, 26 April 2024.
BACA JUGA:Jelang Pilkada Jakarta 2024: KPU DKI Jakarta Pastikan Pakai Kotak Suara Baru
BACA JUGA:Berawal Dari Open BO, Pelaku Pembunuhan Gadis di Hotel Ngaku Kenal Dari LC
"Kalau yang punya kasus atau punya tindak pidana jangan dulu lah, masa gak ada yang lain, kan itu yang penting. yang tidak pernah korupsi, tidak pernah 'menistakan agama' kan itu juga harus jelas," lanjutnya.
Akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia itu mengatakan, soal nanti yang akan maju sebagai calon Gubernur Jakarta itu harus dilihat dari elektabilitas.
"Jadi siapa nanti yang memiliki elektabilitas yang tinggi, ya didorong. Jadi ukuran standar parameter dari kandidat gubernur itu ya salah satunya elektabilitas," jelasnya.
Lebih lanjut, menurutnya, elektabilitas itu menjadi penting. Untuk dapat menyeleksi dalam konteks persaingan internal di PDIP yang memunculkan banyak nama itu.
BACA JUGA:Golkar Bantah Ridwan Kamil Ikut Pilkada DKI, Dia Maju ke Pilkada Jabar!
BACA JUGA:Indonesia Teken 13 Kerja Sama Industri di Hannover Messe 2024
"Jadi saya melihat, yang paling ideal ya semua bisa mengklaim ideal. tetapi tadi, karena prinsipnya itu dipilih oleh warga Jakarta, maka harus dihadirkan kandidat-kandidat yang memiliki elektabilitas yang tinggi agar bisa menang," tukasnya.
Sebelumnya diketahui, kandidat bakal calon Gubernur Jakarta dari PDIP masih didominasi oleh pihak internal.
Diantaranya adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, hingga Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.
(Candra Pratama)