Hal ini telah memungkinkan peningkatan signifikan dalam penerbitan sertipikat tanah elektronik, yang lebih aman dan sulit dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
BACA JUGA:Hadapi Idul Adha, Pertamina Patra Niaga Tambah 11.4 Juta Tabung LPG 3 kg
Pada akhirnya, AHY menyoroti pentingnya perdagangan karbon sebagai solusi untuk menurunkan tingkat emisi karbon.
Dia menegaskan bahwa dengan regulasi yang tepat, perdagangan karbon memiliki potensi ekonomi yang besar bagi Indonesia, dengan kemungkinan perolehan triliunan rupiah yang dapat dialokasikan untuk berbagai kegiatan pemerintah, termasuk penciptaan lapangan kerja baru.
Namun, AHY menekankan perlunya revisi PP Nomor 18 Tahun 2021 sebagai landasan hukum untuk kebijakan perdagangan karbon tersebut, serta keterlibatan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan kebijakan tersebut.