"Nantinya malah ada pengalihan tanah di Bali untuk keperluan investasi Family Office, dan warga Bali jadi tersingkirkan" ujar Nailul.
Sementara itu hingga artikel ini dibuat, masih belum ada keterangan apapun dari pihak Kementerian Keuangan.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, juga memberikan penolakan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.