JAKARTA, DISWAY.ID - Walaupun kehadirannya sempat menuai kritik dari berbagai pakar Ekonom, perencanaan program Kantor Keluarga atau Family Office mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Bahkan, Presiden Jokowi sudah menargetkan dana pengelolaan Family Office sebesar Rp8.178,8 triliun.
Kendari begitu, pelaksanaan Family Office masih menimbulkan kekhawatiran dalam diri segelintir masyarakat.
Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, ia mengkhawatirkan dampak dari Family Office ini nantinya kepada penerimaan negara.
Pasalnya, program Family Office ini akan dibebas pajak-kan.
BACA JUGA:Senyum Sumringah Pegi Setiawan Usai Resmi Bebas
BACA JUGA:Indonesia Audit Watch Ungkap Temuan Dugaan Manipulasi Solar Subsidi di Belitung, Ingatkan Citra APH
"Tidak selamanya kita harus mengobral insentif fiskal hanya untuk menarik investor asing. Kasihan ibu Menkeu Sri Mulyani yang terus didorong untuk menaikkan tax ratio-nya," ujar Suharso dalam keterangan tertulis resminya pada Senin 8 Juli.
Hal serupa juga dikatakan oleh Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda.
Menurut Nailul, masih banyak hal yang perlu dibenahi oleh Pemerintah sebelum menjalankan program Family Office ini.
BACA JUGA:Ditanya Kans Maju Dalam Pilkada Jakarta, Kaesang: Sabar
BACA JUGA:Jokowi soal Kemungkinan Kaesang Maju Pilkada: Tugas Orangtua Mendoakan
"Kewenangan daerah untuk bisa mengelola sistem financial itu penting, karena kita bukan hanya menargetkan orang asing, namun juga orang Indonesia yang punya dana di luar negeri dan diminta kembali ke Indonesia," jelas Nailul.
Kekhawatiran utama Nailul adalah, kalau nantinya warga negara asing malah memanfaatkan program ini lewat kepemilikan properti di Indonesia.
BACA JUGA:Miris! KPK Temukan Pungli di Raja Ampat, Pelaku Kantongi Rp18,25 Miliar