Partisipasi publik dalam rencana kebijakan pembatasan usia kendaraan bermotor, kata August, juga harus dibangun.
Maka, Pemprov DKI Jakarta perlu berdialog langsung dengan masyarakat untuk mengetahui respons publik terkait kebijakan ini.
"Partisipasi publik dan dialog dengan warga juga sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat," tukasnya.