JAKARTA, DISWAY.ID -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal berupaya mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu tahun ini.
“Salah satu yang kita rancangkan terutama kaitan kebijakan bagaimana jajaran atau antisipasi menghindari tindak-tindak yang dilarang, kekerasan terhadap perempuan dan seterusnya,” ujar Plt Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifudin di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, pada Jumat, 19 Juli 2024.
Hal tersebut dilakukan oleh KPU guna kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat, usai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan, eks Ketua KPU Hasyim Asyari terbukti melakukan tindak asusila kepada anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) wilayah Den Haag, Belanda.
BACA JUGA: Polri Tangkap 1 DPO Kasus Scam Online dan TPPO Jaringan Internasional
BACA JUGA: KPK Sita Uang Rp 36 Miliar Terkait Korupsi Eks Bupati Langkat
Afif menyampaikan, bentuk pencegahan itu sedang dikaji lebih dalam oleh karena itu. Apakah dalam bentuk aturan atapun tim satuan tugas (satgas).
“Sedang kita matangkan apakah bentuknya aturan, bentuknya tim satgas atau yang lain,” tuturnya.
Sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari.
Hal itu terkait dengan adanya aduan Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda berinisial CAT terkait tindakan asusila yang dilakukan Hasyim.
Menurut Ketua DKPP Heddy Lukito, Hasyim hanya terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu saja dan menjatuhkan sanksi pemecatan.
BACA JUGA: Tukang Parkir Tewas Usai Berkelahi dengan Tukang Galon, Begini Pengakuan Saksi Mata
BACA JUGA: Diduga Korsleting Listrik, Rumah Mewah di Kebayoran Lama Kebakaran
“Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya,” ujar Heddy di Gedung DKPP pada Rabu, 3 Juli 2024.
“Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku Ketua KPU Periode 2022-2027 dihitung sejak Putusan ini dibacakan,” tandasnya.