"Peluncuran SheTrades Outlook Indonesia dan rangkaian kegiatan lokakarya serta diskusi memberikan wawasan berharga mengenai tantangan dan peluang bagi perempuan dalam perdagangan internasional.
Indonesia dapat secara efektif memanfaatkan laporan dan kesempatan ini untuk menyusun kebijakan perdagangan yang responsif gender," terang Ari.
Sementara itu, Wakil Direktur Eksekutif ITC, Dorothy Tembo secara terpisah menyampaikan, Indonesia adalah sebuah economic powerhouse dengan dua per tiga usaha kecilnya dimiliki oleh perempuan.
Melalui kegiatan itu, ITC memanfaatkan kemajuan yang dicapai Indonesia dalam meningkatkan kebijakan responsif gender dan memperkuat kontribusi perempuan terhadap pertumbuhan negara yang inklusif dan didorong oleh perdagangan.
"Upaya Indonesia untuk mengutamakan gender dalam ekosistem kebijakan dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara ASEAN dan seluruh dunia untuk memastikan inklusi perempuan dalam perekonomian," pungkas Dorothy.
BACA JUGA:Kemendagri Ingin Pelantikan Pemenang Pilkada Serentak Dilakukan Serentak
BACA JUGA:Kemendag Akan Terapkan Bea Impor 200 Persen, Kemenperin Beri Klarifikasi
Diketahui, SheTrades Outlook merupakan program dari ITC yang diluncurkan pada 2020.
Program itu bertujuan untuk melakukan pemetaan keterlibatan dan pemberdayaan wanita pada sektor perdagangan dengan enam pilar yang terdiri dari Kebijakan Perdagangan, Kerangka Hukum dan Peraturan, Lingkungan Bisnis, Akses terhadap Keterampilan, Akses terhadap Keuangan, serta Pekerjaan dan Masyarakat.
Saat ini terdapat 54 negara yang telah terlibat pada SheTrades Outlook. Pada 2023, Indonesia menyatakan keterlibatannya pada SheTrades Outlook dengan BKPerdag Kementerian Perdagangan sebagai Government Focal Point.
Pelaksanaan rangkaian kegiatan SheTrades Outlook Indonesia pada 2024 terdiri dari pemetaan data oleh National Consultant ITC melalui wawancara terhadap 23 instansi responden, pelaksanaan pelatihan, rapat validasi data SheTrades Outlook Indonesia, dan pelatihan pengembangan kapasitas terkait topik 'Gender Mainstreaming into Trade Policy'.