JAKARTA, DISWAY.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyampaikan, bahwa membangun daerah perbatasan sebagai bentuk kontribusi untuk menuju Indonesia Emas 2045.
Hal ini disampaikan dalam rangka pelaksanaan Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) ke-12 Tahun 2024.
BACA JUGA:Pertahankan Prestasi 10 Tahun Berturut-turut, BNPP Raih Opini WTP dari BPK RI
"Dalam membangun daerah perbatasan, kita bisa memberikan kontribusi. Bukan hanya sekedar untuk Indonesia yang lebih sejahtera, tapi untuk memberikan kontribusi menuju Indonesia Emas di tahun 2045," ujar Menteri Tito dalam sambutannya, di Kantor Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Pontianak, Selasa 27 Agustus 2024.
Menurutnya, membangun daerah perbatasan adalah sebagai bentuk dari keadilan. Serta merupakan pemerataan terhadap pembangunan yang harus dirasakan hingga ke daerah perbatasan negara.
"Jika daerah perbatasan itu makmur, masyarakatnya akan menjadi buffer zone untuk strategi pertahanan. Namun jika rakyatnya tidak makmur, maka dikhawatirkan berpengaruh kepada nasionalisme yang akan berkurang dan mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak lain," kata dia.
Tito optimis bahwa Indonesia Emas 2045 akan tercapai. Sebab Indonesia telah memenuhi tiga persyaratan untuk menuju negara ekonomi yang dominan ini.
"Kunci nomor 1 ialah siapa yang memiliki angkatan kerja yang besar dia akan memiliki mesin produksi yang besar, yang kedua dia harus memiliki sumber daya alam melimpah untuk menjadi bahan produksi, dan yang ketiga adalah memiliki luasan wilayah yang besar untuk menampung mesin produksi," jelasnya.
BACA JUGA:Bawaslu Harap Tidak Ada Diskriminasi di Daerah Perbatasan RI-Malaysia
BACA JUGA:Gaung Kemerdekaan dari Perbatasan, Makhruzi Rahman Pimpin Upacara HUT RI di PLBN Jagoi Babang Kalbar
Oleh karena itu, dalam arahannya, Tito menyampaikan strategi membangun perbatasan di tahun 2025-2029. Targetnya di 299 daerah kecamatan yang menjadi Lokasi Prioritas (Lokpri), 19 provinsi, dan 75 kabupaten/kota, kemudian 22 Pusat Kegiatan Strategis Nasional, 49 Pulau-Pulau Kecil Terluar, dan pembangunan 26 Pos Lintas Batas Negara.
"Salah satu syarat Indonesia Emas 2045 adalah membangun perbatasan, dan inilah tugas kita semua bersama 27 kementerian/lembaga yang dikoordinasikan oleh BNPP serta 19 gubernur dan 75 bupati dan wali kota ini bekerja bersama sama dengan perencanaan yang baik dan sistematis, evaluasi secara berkala saya kira daerah-daerah perbatasan akan terbangun," tandasnya.