JAKARTA, DISWAY.ID-- Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berhasil mencatatkan sejumlah capaian penting dalam menurunkan angka kemiskinan hingga sekitar 9 persen dan kemiskinan ekstrem turun menjadi 0,83 persen melalui berbagai kebijakan ekonomi.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menilai strategi kebijakan yang dilakukan pemerintah menjadi kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi, juga untuj menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
BACA JUGA:Jokowi Klaim Angka Pengangguran dan Kemiskinan di 2024 Turun Signifikan
BACA JUGA:Menjamurnya Pinjol Ilegal Jadi Potret Buram Kerasnya Kemiskinan di Indonesia
“Pada 2014, angka kemiskinan di Indonesia berada di sekitar 11 persen, tetapi pada 2024 angka tersebut berhasil ditekan hingga sekitar 9 persen. Bahkan, kemiskinan ekstrem yang pada awalnya berada di angka 6 persentelah turun menjadi 0,83 persen,” ujar Ferry pada Senin, 9 September 2024.
Dalam hal ini, Ferry menyampaikan dibalik capaian tersebut, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan baik di dalam negeri maupun secara global, terutama di bidang ekonomi.
“Sejak 2014, Indonesia telah menghadapi beragam tantangan eksternal, mulai dari perlambatan ekonomi global, perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok, hingga pandemi COVID-19. Krisis-krisis ini berdampak besar pada perekonomian domestik, terutama sektor konsumsi dan tenaga kerja,” jelasnya.
BACA JUGA:10 Lokasi Nobar Timnas Indonesia vs Australia di Depok, Ayo Dukung Skuad Garuda!
BACA JUGA:Tingkat Kemiskinan Masih Tinggi, Apakah Masih Ada Harapan untuk Indonesia Menjadi Negara Maju?
Ia juga menjelaskan, kebijakan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah selama sedekade terakhir memiliki tiga pilar utama untuk menurunkan kemiskinan.
Pertama, menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah.
Dalam hal ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial, seperti program sembako dan bantuan langsung tunai.
Program-program seperti ini berperan penting dalam menjaga daya beli rumah tangga miskin.
"Misalnya, ketika pandemi memuncak dan angka kemiskinan melonjak pada 2020, berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi langsung digenjot oleh pemerintah untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga," sebutnya.
BACA JUGA:Sulitnya Indonesia Menjadi Negara Maju, BPS Ungkap Faktor Kemiskinan