JAKARTA, DISWAY.ID -- Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP), Abdul Mu'ti ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) pada pemerintahan mendatang, Prabowo-Gibran.
Hal ini diungkapkan Abdul Mu'ti setelah menemui Presiden Terpilih Prabowo di Kertanegara, Senin, 14 Oktober 2024.
"Tadi Pak Prabowo menyampaikan, memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Insyaallah saya didampingi oleh wakil menteri," ungkap Abdul Mu'ti kepada wartawan.
BACA JUGA:Ingat! Ini Tata Tertib Ujian SKD CPNS 2024 dan Larangannya, Bagi Pelanggar Akan Dikenakan Sanksi
BACA JUGA:10 Contoh Soal dan Kunci Jawaban UKMPPG 2024, Referensi Bahan Belajar untuk Mahasiswa!
Ia pun menyatakan siap melaksanakan amanah tersebut dan berkomitmen memajukan pendidikan Indonesia lima tahun ke depan.
Kornas Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai penunjukan tokoh Muhammadiyah tersebut memberikan angin segar di dunia pendidikan.
"Rekam jejak beliau di Muhammadiyah yang mengelola banyak lembaga pendidikan semoga saja membawa angin segar dan banyak perubahan yang lebih baik," ungkap Ubaid ketika dihubungi Disway, Selasa, 15 Oktober 2024.
Meski begitu, ia masih belum bisa membayangkan pendidikan Indonesia di bawah naungannya lantaran masih belum ada pernyataan khusus mengenai visi misi Abdul lima tahun ke depan.
Ia pun berharap Mendikdasmen baru tersebut bisa mengatasi sejumlah permasalahan pendidikan di Indonesia yang masih perlu banyak dibenahi, salah satunya kurikulum.
BACA JUGA:Ketua MPR: Anies Bersedia Hadir di Pelantikan Prabowo, Ganjar Belum Jawab Telepon
BACA JUGA:Selain Tekan Angka Kecelakaan, Jasa Raharja Soroti Kepatuhan Pengendara Bayar Pajak
"Soal kurikulum, saya berharap menteri yang baru tidak ikut-ikut tren ganti menteri ganti kurikulum. Yang enak pejabatnya, banyak proyek. Sedangkan orang tua, guru, siswa menjadi korban kurikulum sehingga berdampak buruk bagi kualitas pendidikan," tuturnya.
Ubaid menekankan lebih penting memperbaiki sisi lemah dari kurikulum dibanding mengganti kurikulum secara total dan menggunakan nama yang menjenamakan tokoh tertentu.
"Saya berharap menteri yang baru menetapkan kurikulum sepanjang masa, maksudnya kurikulum tidak perlu ada embel-embel nama, sebut saja kurikulum nasional. Kalau ada namanya, yang terjadi adalah melekat pada orang dan ada egoisme diri. Ini yang tidak baik," tegasnya.