JAKARTA, DISWAY.ID -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apresiasi arahan Presiden terpilih Prabowo Subianto kepada partai politik di kabinetnya tidak mencari uang lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Pernyataan Bapak Prabowo selaku presiden terpilih terkait hal tersebut kami lihat merupakan bentuk komitmen beliau sebagai presiden terpilih dan itu patut untuk diberi apresiasi," ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa, 15 Oktober 2024.
Menurut Tessa, himbauan tersebut baik untuk mencegah kerugian negara.
BACA JUGA:Cegah Penyalahgunaan Narkoba pada Pelajar, BBPOM Jakarta: Aset Penting yang Harus Dijaga
BACA JUGA:Sukses Tingkatkan Rasio Kewirausahaan Sebesar 3,35 Persen, KemenKopUKM Terapkan Lima Inovasi Ini
Pasalnya, masih ada beberapa menteri yang terlibat kasus korupsi.
"KPK Mendukung pernyataan tersebut dan semoga beliau selaku bapak presiden terpilih lebih melibatkan APH (Aparat Penegak Hukum) baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK untuk bisa bersama-sama bersinergi di dalam perangkat pemberantasan korupsi ke depan," imbuhnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto berpesan kepada ketua umum partai politik yang bergabung dalam kabinetnya untuk tidak menitipkan atau menyuruh para menteri perwakilan parpol untuk menggerus APBN dan APBD untuk kebutuhan pribadi.
"Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya. Terang-terangan saya katakan semua ketua umum, semua perwakilan," kata Prabowo dalam rapat koordinasi nasional legislatif digelar di Grand Sahid Ballroom, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.
BACA JUGA:Eddy Hiariej Masuk Kabinet Prabowo Meski Pernah Jadi Tersangka, Ini Tanggapan KPK
BACA JUGA:Ini 2 Syarat Lolos SKD CPNS 2024, Peserta Wajib Tahu!
“Saya katakan jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk, di pemerintah yang saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN-APBD,” lanjut dia.
Prabowo mengingatkan saat ini sudah era digital. Sehingga semua bisa dipantau oleh masyarakat, terutama para pejabat. Maka dari itu, jangan coba-coba mengambil uang negara.
Ia mengajak kepada setiap partai politik untuk mengolah sumber daya yang dimiliki Indonesia dengan baik.
“Kita mengakui, kita dengan cara yang halal dengan cara yang baik, kita mengerti, setiap institusi setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya,” ucap dia.