BACA JUGA:OJK Resmi Cabut Izin Usaha Investree, Ini Alasannya
“Karna mafia migas ruang lingkupnya kan luas dan bahkan jaringannya bisa internasional, maka tidak cukup jika hanya diserahkan kepada daerah semata, butuh uluran tangan dan sentuhan pusat,” tegasnya.
Pembehanan tambang-tambang illegal harus juga menjadi perhatian serius pemerintah Prabowo jika konsisten ingin meningkatkan pemasukan negara, jangan sampai sektor tambang menjadi sektor yang dengan mudah dipermainkan oleh pihak asing.
“Semua mesti bertanggung jawab, bukan hanya pemerintah daerah, tapi harus bersama-sama dengan pemerintah pusat dan Kapolri juga harus ada keinginan untuk memberantas dan membenahi mafia migas di Indonesia,” jelasnya.
“Jika kasus tambang illegal terus menerus terjadi, maka jangan harap pemerintah akan mendapatkan optimalisasi pendapatan anggaran negara dari sektor migas,” sambung Anam.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid ini mencermati, saat ini seperti kucing-kucingan, pusat seolah-olah menyerahkan kepada daerah, daerah tidak berdaya melakukan pembenahan-pembenahan karena canggihnya oknum yang mengelola tambang minyak ilegal.
BACA JUGA:Partai Golkar Dapat Jatah 8 Menteri di Kabinet Merah Putih, Dave Laksono: Hasil dari Lobi Bahlil
“Untuk itu butuh sokongan kekuatan dari pusat untuk memberantas mafia migas di Indonesia. Dengan adanya sinergitas antara pusat dan daerah, maka akan semakin memaksimalkan penegakan hukum terhadap penggerusan sumber daya alam dibidang minyak cong,” kata Anam.
“Tentu itu merupakan tugas bersama, jangan hanya seperti diserahkan kepada daerah semata, namun isu tersebut harus menjadi isu bersama guna melakukan perlawanan secara bersama-sama terhadap pengusutan mafia migas di sumsel dan bahkan diseluruh wilayah Indonesia,” jelasnya.