Menurutnya, biaya sewa Rusun Pasar Rumput yang dibangun dengan APBN di tanah milik Pemprov DKI Jakarta tersebut harus berkeadilan.
Sehingga biaya sewa tidak bisa dipukul rata antara MBR dengan masyarakat berpenghasilan tinggi.
Katanya ada sistem subsidi silang di mana orang berpenghasilan tinggi membayar sewa lebih mahal ketimbang MBR.
BACA JUGA:Penjual Sepeda di Pasar Rumput Menjerit, Omzet Merosot Pasca Covid
"Jadi tentu berkeadilan itu tidak sama rata. Ya contoh yang ada penghasilannya mungkin penghasilannya Rp5 juta dengan Rp10 juta kan tidal sama ya? Mesti ada subsidi silang kan? Tapi angkanya ketemunya Rp1.250.000 (berpenghasilan rendah)" tegasnya.
Menurutnya, dengan biaya sewa Rp1.250.000 tidak akan membuat rugi piha Pasar Jaya selaku pengelola Rusun Pasar Rumput.
"PD Pasar Jaya tidak untung tapi jangan rugi juga. Saya nggak mau juga rugi," pungkasnya.