Lalu pada tahun yang sama juga diubah menjadi KP Nomor 1001 tahun 2022 di mana potongan biaya aplikasi menjadi maksimal 20 persen dengan berbagai alibi bisnis dan pertimbangan dari pihak aplikator.
"Di pemerintahan Prabowo ini Asosiasi akan melawan regulasi yang sudah dibuat sebelumnya dan perjuangkan revisi potongan biaya aplikasi maksimal 10 persen harga mati tidak ada tawar menawar," tegasnya.
Karena Igun menilai bisnis perusahaan aplikasi sudah sangat luar biasa besar dengan pembagian hasil 10 persen untuk perusahaan aplikasi dan 90 persen untuk pengemudi ojol.
Hal ini juga menyangkut nyawa dan keselamatan jutaan pengemudi ojol serta para pengguna jasa.
"Agar menjadi atensi khusus dan perlunya ketegasan dari Bapak Prabowo Subianto mengenai potongan biaya aplikasi ini," pungkasnya.