JAKARTA, DISWAY.ID - Anggota Komisi XIII DPR RI, Yasonna Laoly mengapresiasi Menteri HAM Natalius Pigai yang bersemangat untuk mewujudkan program kerjanya.
Eks Menkumham itu menghargai keinginan Natalius perihal penambahan anggaran Kementerian HAM.
BACA JUGA:Natalius Pigai Beberkan Alasan Dirinya Minta Anggaran Rp20 Triliun, Singgung Gaji Staf
BACA JUGA:Natalius Pigai Malah Bangga Diserang Usai Minta Anggaran Rp20 Triliun: Menggemparkan!
"Saya menghargai semangat dari pak menteri tentunya tadi dengan penjelasan latar belakang sebagai aktivis, orang yang berjuang di jalur HAM semangatnya cukup baik dan kita apresiasi," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Kamis, 31 Oktober 2024.
Meski demikian, ia mengatakan semangat saja tak cukup. Oleh karena itu, ia meminta agar Pigai realistis melihat APBN.
"Jangan nanti semangat Pak Menteri, realitasnya jauh dari harapan dalam pembahasan-pembahasan anggaran, lintas kementerian dengan Kementerian Keuangan dan lain-lain bisa membuat Pak Menteri patah arang. Harus realistis," ujarnya.
Mantan Menkumham ini mengatakan pejabat pemerintah harus realistis. Terlebih, APBN saat ini mengalami defisit dan ada utang jatuh tempo.
BACA JUGA:Hadiri Rapat dengan Komisi XIII, Natalius Pigai Sapa PKS yang Pernah Oposisi
"Saat ini APBN kita kemarin defisitnya sekitar Rp 600 (triliun) ya tahun depan akan ada jatuh tempo utang sekitar Rp 800-an (triliun). Kondisi ekonomi kita masih dunia apalagi kalau perang masih terus terjadi, ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan," ujarnya.
"Maka saya kira apa sebab teman-teman dan banyak masyarakat kaget dan apa lompatan angka itu sangat besar, ideal mungkin saja ideal ya, tetapi realitas juga harus tetap kita lihat," sambungnya.
Menurut Yasonna, permintaan ini harus dikaji lagi sebab kondisi APBN yang terbatas.
Mantan Menteri Hukum dan HAM periode sebelumnya itupun membandingkan anggaran kementerian yang ia dapatkan dulu dengan usulan anggaran yang diminta Pigai saat ini.
"Tahun 2024 anggarannya itu semua Rp 18,3 triliun yang paling besar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan hampir 35.000 pegawai existing itu, Dirjen PAS dengan segera kompleksitasnya itu hanya sekitar Rp 5 triliun saja," katanya.