SEMARANG, DISWAY.ID - Calon Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak pekerja dengan membentuk desk perlindungan buruh, yang akan memperkuat koordinasi antara pemerintah dan pihak terkait, seperti Polda Jawa Tengah.
Hal itu disampaikannya dalam debat ketiga Pilgub Jawa Tengah 2024 di Muladi Dome, Universitas Diponegoro, Semarang, Rabu 20 Oktober 2024.
BACA JUGA:KPU Metro Batalkan Pencalonan Paslon Wahdi-Qomaru Zaman di Pilkada Lampung
BACA JUGA:Anies Baswedan Sudah Deklarasi Dukung Pramono-Rano di Pilkada Jakarta
Hal ini dipandang penting guna memastikan kesejahteraan tenaga kerja. Langkah penting yang juga ditawarkan adalah memperkuat program BPJS Ketenagakerjaan, yang akan menjamin hak-hak pekerja, mulai dari upah yang layak hingga hak-hak mereka dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk pesangon.
“Kami akan memfasilitasi dialog yang konstruktif antara buruh dan pengusaha untuk menentukan Upah Minimum Regional (UMR) yang adil, berbasis pada prinsip industrial. Perlindungan terhadap perempuan pekerja juga akan menjadi prioritas kami, termasuk hak cuti hamil, melahirkan, atau keguguran,” ujarnya.
Dalam hal pemberdayaan UMKM, Luthfi menawarkan program pendampingan dalam hal permodalan dan pemasaran untuk usaha mikro, dengan tujuan agar mereka dapat naik kelas menjadi usaha menengah.
Sektor pertanian juga akan mendapat perhatian khusus dengan adanya program Jamkrida dan Jateng Berdikari, yang dirancang untuk melindungi petani dari risiko gagal panen serta menjaga stabilitas harga hasil panen.
Luthfi juga menyampaikan keprihatinannya terhadap tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Tengah, yang tercatat hampir 14.000 tenaga kerja pada bulan September 2024.
BACA JUGA:Hasil Survei Indikator, Ahmad Luthfi Unggul Tipis dari Andika di Jateng
BACA JUGA:Risih Disebut Punya Hubungan Spesial dengan Cagub Jateng Ahmad Luthfi, Vanessa Nabila Klarifikasi
Untuk itu, ia mengusulkan peningkatan jumlah Balai Latihan Kerja (BLK) yang lebih tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, sehingga pelatihan tenaga kerja bisa lebih tepat sasaran.
“BLK kita harus diperbanyak dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Misalnya, pekerja garmen di Ungaran seharusnya dilatih di BLK yang ada di daerah tersebut, bukan di Kendal. Dengan begitu, tenaga kerja lokal bisa langsung siap pakai tanpa harus mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah,” jelas Luthfi.
Program peningkatan jumlah BLK ini, menurut Luthfi, akan membantu mengurangi angka pengangguran dan memastikan tenaga kerja Jawa Tengah siap bersaing di pasar kerja. Dengan pendekatan yang lebih terfokus pada kebutuhan lokal, Luthfi yakin bahwa tenaga kerja di Jawa Tengah akan lebih terampil dan mampu memenuhi permintaan pasar.
Dia juga menegaskan pentingnya reformasi di bidang pendidikan untuk mencetak lulusan yang siap kerja, guna mengatasi tantangan ketenagakerjaan yang semakin besar di provinsi ini.