BACA JUGA:Kpopers Demo Tolak PPN 12 Persen Sambil Bawa Lightstick, Takut Harga Tiket Konser Naik
"(Ketiga), satgas Kawasan Tanpa Rokok (KTRl tidak transparan, tidak efektif dan efisien. (Lalu keempat) juga ada monopoli proyek di dinas PUPR," urainya.
Tak berhenti di situ, kata Indri, Pj tidak mengindahkan instruksi kemendagri terkait dipindahkannya RKUD ke Banten. Berikutnya, kesejahteraan guru dan sistem pendidikan di Kota Tangerang masih carut marut.
Terakhir, soal kesehatan. Mendesak Pj Wali Kota Tangerang untuk meningkatkan peningkatan kelas Rumah Sakit milik pemerintah. Dimana Kota Tangerang sendiri belum sepenuhnya memiliki rumah sakit Tipe A.
"Ini nggak sesuai dengan Undang-Undang nomor 44 tahun 2009, tentang dalam suatu daerah itu harus berjenjang rumah sakitnya," tukasnya.
BACA JUGA:Amnesty International Catat 579 Orang Jadi Korban Kekerasan Polisi Saat Demo Tolak Revisi UU Pilkada
Sementara itu di lokasi, massa aksi sempat beradu mulut dengan petugas keamanan. Mereka mendobrak paksa pintu masuk Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.
Namun karena banyak penjagaan ketat dan pengawalan dari pihak kepolisian, mereka tidak bisa masuk. Hingga akhirnya mereka membakar ban yang asapnya sangat mengganggu pernapasan.