Hal ini berbeda dengan Indonesia, yang cenderung memprioritaskan pertumbuhan di kalangan elite ekonomi. Vietnam memberikan relaksasi pajak, stimulus ekonomi, dan insentif bagi sektor-sektor yang melibatkan masyarakat kelas menengah dan bawah.
“Strategi ini menciptakan efek domino yang positif, daya beli meningkat, sektor informal tumbuh menjadi formal, dan arus investasi langsung ke sektor-sektor yang produktif,” jelas Achmad.
Selain itu, Vietnam juga menawarkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang lebih rendah dibandingkan Indonesia, yaitu 8 persen berbanding 11 persen. Meski sekilas hanya selisih 3 persen, dampaknya signifikan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).
Hal ini tentu saja sangat berbeda jauh dengan Indonesia, dimana Pemerintah cenderung membebankan biaya fiskal yang lebih besar kepada masyarakat kelas menengah, menggerus daya beli dan mempersulit perkembangan usaha kecil.
BACA JUGA:Razman Nasution Janji Akan Gunakan Uang Rp5 Miliar dari Nikita Mirzani untuk Masyarakat Lemah
“Dengan PPN yang lebih rendah, biaya produksi dan harga barang di Vietnam lebih terjangkau, sehingga mendorong konsumsi domestik dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar ekspor,” ucap Achmad.
Selain itu, keberhasilan Vietnam juga tidak lepas dari penanganan pandemi COVID-19 yang jauh lebih efektif dibandingkan Indonesia.
Ketika Indonesia memilih langkah social distancing yang setengah hati, Vietnam dengan tegas menerapkan kebijakan karantina wilayah (lockdown) yang komprehensif.
Hasilnya, Vietnam berhasil mengendalikan penyebaran virus dengan lebih cepat dan meminimalkan dampak ekonomi jangka panjang.