Menurut KNKT (2024), 84% kecelakaan truk dan bus disebabkan oleh kegagalan sistem pengereman dan kelelahan pengemudi.
Kecelakaan akibat rem blong terus berulang, menunjukkan bahwa sistem perawatan kendaraan belum diatur secara ketat seperti pada moda transportasi lainnya.
"Di sisi lain, praktik pungutan liar (pungli) di sektor transportasi masih marak terjadi," tutur Djoko.
"Pungli dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk oknum aparat, yang semakin membebani para pengemudi dan perusahaan angkutan barang," tambahnya.
Djoko Setijowarno menegaskan bahwa hanya Presiden yang dapat menghentikan praktik ini melalui kebijakan yang lebih tegas.
BACA JUGA:Kecelakaan Hebat Jorge Martin dan Raul Fernandez, Tes MotoGP Sepang Sempat Dihentikan
Untuk itu, Djoko Setijowarno mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Darurat Keselamatan Transportasi Darat, dengan ketua dari unsur TNI, meniru strategi penanganan pandemi COVID-19 yang terbukti efektif.
Satgas ini akan bertanggung jawab dalam mengharmonisasi penegakan hukum dan mengawasi implementasi kebijakan keselamatan transportasi secara lebih ketat.
"Keselamatan transportasi jalan seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah, bukan hanya sekadar wacana," terangnya.
"Jika langkah konkret tidak segera diambil, masyarakat akan terus hidup dalam kecemasan setiap kali berada di jalan raya," kata Djoko.
"Indonesia tidak boleh menunggu hingga pejabat tinggi atau keluarganya menjadi korban kecelakaan sebelum bertindak. Sudah terlalu banyak nyawa yang hilang akibat kelalaian sistemik ini," tutup Djoko.