Nurjaya (Driver Gojek, Depok): "Saya kerja buat keluarga, bukan buat ikut-ikutan demo."
Firman (Driver Maxim, Makassar): "Duit nggak turun dari langit, Bro. Kalau saya stop kerja, siapa yang kasih makan anak istri?"
Menariknya, ketika ditanya apakah mereka mengenal Raden Igun Wicaksono, Ketua Umum Garda Indonesia yang menginisiasi aksi ini, sebagian besar driver mengaku tidak mengenalnya.
"Siapa itu? Saya nggak pernah dengar namanya," ujar seorang driver.
Hal ini semakin mempertegas bahwa tidak semua pengemudi merasa terhubung dengan asosiasi tersebut, apalagi merasa diwakili dalam aksi demonstrasi ini.
BACA JUGA:Ini Respons dan Penjelasan Grab Indonesia Soal Tuntutan Ojol Minta Pencairan THR
Dampak Kebijakan terhadap Pengemudi
Menurut data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) BPS, ada sekitar 1,8 juta pekerja di sektor ride-hailing di Indonesia. Regulasi yang tidak tepat dapat berdampak negatif bagi jutaan pengemudi dan keluarga mereka.
Direktur Eksekutif Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara), Agung Yudha, menyatakan bahwa kebijakan yang terlalu ketat dapat berisiko terhadap ekosistem transportasi daring. Jika regulasi tidak mempertimbangkan berbagai perspektif, dampaknya bisa meluas:
Pengurangan jumlah mitra: Platform akan kesulitan beroperasi, mengurangi jumlah driver yang aktif.
Kenaikan harga layanan: Jika beban operasional meningkat, tarif perjalanan bisa ikut naik.
Berkurangnya fleksibilitas kerja: Banyak pengemudi memilih sistem kemitraan karena fleksibilitas yang diberikan.
Potensi tutupnya aplikator: Jika regulasi terlalu membebani, perusahaan bisa terpaksa menghentikan layanan, seperti yang terjadi pada Deliveroo di Spanyol.
"Setiap order adalah harapan bagi driver untuk menghidupi keluarganya. Demo mungkin penting bagi sebagian orang, tetapi bagi banyak pengemudi lain, tetap bekerja adalah pilihan terbaik," kata Agung Yudha.
BACA JUGA:Ini Respons dan Penjelasan Grab Indonesia Soal Tuntutan Ojol Minta Pencairan THR
Banyak pengemudi berharap ada solusi yang lebih konstruktif daripada sekadar melakukan aksi demo atau off-bid. Regulasi yang diambil pemerintah harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan mitra driver, keberlanjutan bisnis aplikator, serta kebutuhan konsumen.
Jika regulasi yang dibuat hanya berpihak pada satu sisi, dampaknya bisa berakibat buruk bagi semua pihak. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih holistik dibutuhkan agar solusi yang diterapkan benar-benar berdampak positif bagi semua elemen dalam ekosistem transportasi daring.