Namun dalam Laporan BPK (2024) ditemukan 5.000 laptop menganggur di gudang dinas pendidikan, sementara banyak sekolah belum terpenuhi. Ada dugaan penyelewengan alokasi ke daerah tertentu.
Kejagung telah memeriksa pejabat Kemendikbudristek era Nadiem, vendor, dan pihak terkait.
Kejagung terus memanggil saksi dan mengumpulkan bukti. Jika terbukti pelanggaran, kasus ini berpotensi menjerat pasal korupsi dan perdata (kerugian negara).