Gubernur Sumut: Kami Tak Serobot, Semua Sudah Sesuai Prosedur
Di sisi lain, Gubernur Sumut Bobby Nasution menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mencaplok wilayah. Menurutnya, segala hal terkait batas wilayah bukanlah kewenangan Pemda, melainkan sudah ditetapkan Kemendagri.
“Nggak ada wewenang Provinsi Sumut maupun Aceh untuk ngambil dan menyerahkan pulau. Sudah diputuskan oleh Kemendagri,” kata Bobby.
Bobby juga menyampaikan niat baik untuk menjaga keharmonisan antara masyarakat Aceh dan Sumut. Ia mengingatkan agar polemik ini tidak memicu gesekan horizontal.
“Jangan sampai warga Sumut anti lihat plat BL, dan warga Aceh anti sama plat BK. Itu yang kita hindari,” ujarnya.
Terkait kemungkinan revisi keputusan, Bobby mengaku terbuka untuk kaji ulang, namun menolak jika Sumut dianggap harus melepaskan wilayah tanpa dasar hukum yang kuat.
4 pulau menjadi rebutan Aceh dengan Sumut.-Ist/disway-
Mengapa Pulau-Pulau Ini Jadi Penting?
Tak hanya soal batas wilayah, empat pulau ini punya potensi besar di sektor pariwisata dan sumber daya alam.
Warga Aceh meyakini pulau-pulau tersebut sudah lama dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Singkil—dengan infrastruktur yang jelas serta dokumen legal yang mengikat.
Azhari Cage bahkan menyebut konflik ini menyangkut identitas dan harga diri masyarakat Aceh.
Ia menyerukan agar seluruh elemen masyarakat Aceh bersatu.
“Ini bukan sekadar soal administrasi, ini soal marwah dan identitas bangsa Aceh,” tegasnya.
Polemik batas wilayah antara Aceh dan Sumut kini memasuki babak baru.
Dengan warga yang turun langsung ke lapangan, tekanan terhadap Pemerintah Pusat kian besar. Sementara itu, publik menunggu apakah Kemendagri akan bersikap fleksibel untuk membuka ruang dialog ulang.