bannerdiswayaward

Masinton Pasaribu Ngamuk Pasca Banjir Besar, Susi Dudjiastuti: Kenapa Baru Sekarang Marah-marah?

Masinton Pasaribu Ngamuk Pasca Banjir Besar, Susi Dudjiastuti: Kenapa Baru Sekarang Marah-marah?

Dari sebuah video yang beredar terlihat Masinton Pasaribu ngamuk pasca banjir besar yang melanda wilayah Sumatera Utara termasuk Tapanuli Tengah.-dok disway-

JAKARTA, DISWAY.ID – Dari sebuah video yang beredar terlihat Masinton Pasaribu ngamuk pasca banjir besar yang melanda wilayah Sumatera Utara termasuk Tapanuli Tengah.

Akan tetapi video Masinton Pasaribu yang merupakan Bupati Tapanuli Tengah mendapatkan tanggapan menohok dari mantan Menteri Kelautan, Susi Dudjiastuti.

Susi menyayangkan kenapa setelah bencana besar itu, Masinton yang sebelumnya adalah anggota DPR RI tidak berbuat banyak dalam leindungi hutan di wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Utara.

Seperti yang beredar di berbagai media bahwa di sinyalis, salah satu penyebab yang memperparah banjir bandang kali ini adalah berkurangnya wilayah serapan air akibat pembabatan hutan yang telah beralih fungsi.

BACA JUGA:Sejarah Reuni 212: Rangkaian Fakta dan Peristiwa di Balik Tanggal 2 Desember

BACA JUGA:Rekomendasi Moisturizer untuk Memperbaiki Skin Barrier, Cocok untuk Kulit Kamu

Walhi Sumatera Barat dalam merespon banjir bandang di 3 provinsi Sumatera di sebuah acara temu bicara menyampaikan jika bencana tersebut tidak hanya sekedar bencana hidrometeorologi.

Namun banjir bandang tak lepas dari perusakan hutan dalam 10 tahun terakhir saja mencapai 2.000 hektar lebih yang dicatat oleh Walhi untuk wilayah Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan hingga Kabupaten Mandeling Natal.

Perusakan hutan ini, mulai dari alih fungsi ke perkebunan sawit, perkebunan kayu hingga pertambangan emas.

Sedangkan Jatam dalam akun X-nya menyampaikan dari peta bencana banjir di Sumatera Barat, tak lepas dari kepungan konsesi ekstraktif dan proyek energi skala besar.

Pada kabupaten-kabupaten yang paling terdampak banjir, seperti Agam, Padang Pariaman, Padang Panjang, Tanah Datar, Padang, Solok, dan Pesisir Selatan terlihat jelas sebaran izin tambang, proyek PLTA, PLTU, dan wilayah kerja tambang panas bumi yang menggerus ruang hidup dan daerah tangkapan air.​​

BACA JUGA:Apresiasi untuk Tujuh Prestasi Gus Yahya di PBNU

BACA JUGA:Bupati Bogor Raih Penghargaan sebagai Kepala Daerah yang Dekat dan Peduli terhadap Insan Pers di Malam Anugerah Jurnalisme Istimewa 2025

Dari peta tersebut, menurut Jatam bahwa bencana bukan semata soal curah hujan ekstrem sebagaimana narasi pemerintah, tetapi juga akibat akumulasi kebijakan yang membuka hutan, bukit, dan sungai untuk industri ekstraktif.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel

Sumber:

Berita Terkait

Close Ads