JAKARTA, DISWAY.ID - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan penelusuran dan validasi menyeluruh data penerima bansos imbas ditemukannya ratusan rekening terindikasi transaksi judi online.
Puan mengatakan, temuan PPATK ini harus ditelusuri.
Data penerima bansos perlu diverifikasi ulang.
"Temuan ini harus ditindaklanjuti dengan hati-hati dan ditelusuri secara tuntas. Validasi data sangat penting agar jangan sampai masyarakat rentan yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban dua kali. Datanya disalahgunakan, lalu bantuan sosialnya dihentikan," kata Puan kepada wartawan, Jumat, 11 Juli 2025.
BACA JUGA:Bansos Dipakai Buat Judi Online? Mensos Gus Ipul Ancam Coret Nama Penerima
Politikus PDI-P itu mengingatkan bahwa dalam praktik judol kerap kali ditemukan kasus jual beli rekening dan data pribadi.
"Bisa jadi memang ada penerima bansos yang benar-benar terlibat. Tapi bisa juga ada yang tidak tahu dan datanya disalahgunakan. Pemerintah harus menelusuri ini secara tuntas dan berkeadilan," imbuh Puan.
Ia menilai adanya data penerima bansos yang disalahgunakan menunjukkan masih lemahnya perlindungan terhadap data pribadi masyarakat sebab celah keamanan dalam sistem data kependudukan dan penerima bantuan sosial dapat dengan mudah didapat pihak-pihak tak bertanggung jawab.
"Kalau NIK bisa dipakai orang lain untuk transaksi judi online, berarti sistem perlindungan data kita masih kurang. Ini harus dibenahi. Perlindungan data pribadi adalah bagian dari perlindungan hak warga negara," tutur mantan Menko PMK tersebut.
BACA JUGA:NGERI! Tak Hanya Buat Judi Online, PPATK Endus Rekening Bansos Dipakai untuk Biayai Terorisme
Puan juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap mekanisme penyaluran bansos, termasuk ketepatan pihak yang berhak menerimanya.
Pemerintah sebagai pemberi bansos diminta menjamin data-data kependudukan masyarakat.
"Bansos itu untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Kalau malah dipakai untuk praktik ilegal, apalagi judi online, itu jelas menyimpang dari tujuan utamanya. Maka proses verifikasi betul-betul harus ketat agar tepat sasaran,” jelas Puan.
Puan menyerukan pemerintah dan masyarakat bersama memerangi judol.
Ia meminta pemerintah melalui kementerian terkait dan penegak hukum tidak hanya berhenti pada pemblokiran situs, tetapi juga membongkar jaringan transaksinya, termasuk jalur keuangan, rekening palsu, dan pelaku jual beli data.