Sebelumnya, dalam Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) 2024 pada Februari lalu, Prabowo juga menyoroti masalah ini.
“Saya dapat laporan banyak hakim kita tidak punya rumah dinas. Masih kos, ini tidak boleh terjadi,” ujar Prabowo dengan nada serius sembari melirik Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan pertanyaan retoris, “Ada Menkeu enggak di sini?”, pesannya jelas agar ini harus segera ditangani.
Sebagai langkah sementara, MA telah menerbitkan Keputusan Sekretaris MA Nomor 853/SEK/SK.KP5/III/2025 pada 12 Maret 2025, yang mengatur bantuan biaya sewa rumah dinas dan transportasi bagi hakim serta hakim ad hoc.
Ini adalah jembatan menuju solusi jangka panjang, memastikan hakim tak lagi terbebani urusan tempat tinggal sembari menjalankan tugas menegakkan keadilan.
Langkah pemerintah ini seperti angin segar di tengah sorotan terhadap independensi dan kesejahteraan hakim. Dengan tim khusus yang sudah bergerak dan anggaran yang digelontorkan, visi Prabowo untuk memastikan hakim hidup layak tanpa khawatir soal atap di atas kepala mereka kini mulai terwujud.