BACA JUGA:Ada Bukti Foto Tersangka Korupsi Minyak Riza Chalid di Malaysia yang Diduga Nikahi Kerabat Sultan
PKS mendorong regulasi yang kuat untuk memastikan sumber daya alam Indonesia dikelola secara berpihak pada kepentingan nasional.
“Kami bicarakan sistem perekonomian yang mengarahkan kekayaan alam untuk kemakmuran masyarakat,” ujar Al Muzammil, menambahkan bahwa Prabowo menunjukkan komitmen besar terhadap amanat konstitusi ini.
Keempat, peran Indonesia di dunia Islam dan isu Palestina. Dalam konteks geopolitik, PKS mengusulkan agar Indonesia mengambil peran lebih aktif di OKI, termasuk mengincar posisi Sekretaris Jenderal atau Wakil Sekretaris Jenderal OKI, yang selama ini belum pernah dipegang Indonesia.
Mereka juga menekankan pentingnya dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina.
“Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, Indonesia harus memimpin dengan Islam moderat yang diterima banyak pihak,” ujar Al Muzammil.
Prabowo disebut memberikan perhatian besar terhadap isu ini, melihat potensi Indonesia sebagai jembatan perdamaian di dunia Islam.
BACA JUGA:Kejagung Periksa 4 Saksi Terkait Dugaan Korupsi Tol MBZ
Pertemuan ini menandai kelanjutan komunikasi erat antara PKS dan Prabowo, meskipun PKS mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024, sementara Prabowo berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka.
Sejak Oktober 2024, PKS telah resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan menyatakan komitmen mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk dengan mengusung kadernya, Suswono, sebagai calon Wakil Gubernur Jakarta bersama Ridwan Kamil.
Al Muzammil menyebut pertemuan ini sebagai bagian dari silaturahmi kebangsaan, bukan hanya urusan politik partisan, tetapi fokus pada isu-isu besar nasional.
“Kami memperkenalkan kepengurusan baru PKS, tapi tema besarnya adalah pembangunan bangsa,” ujarnya.
Prabowo juga menegaskan pentingnya kerja sama lintas partai untuk kepentingan rakyat, mengacu pada hubungan baik yang telah terjalin dengan PKS sejak Pilpres 2014, meskipun sempat berbeda pilihan politik.