“Penyederhanaan semacam ini justru mengerdilkan persoalan dan mengabaikan akar ketegangan sosial yang serius,” kata Dahlia.
Ia menambahkan, dalam banyak kasus pelanggaran kebebasan beragama, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan terdampak. Trauma yang mereka alami pun cenderung berlarut jika tidak ditangani secara serius.
BACA JUGA:Gus Ipul: Sekolah Rakyat Harus Bebas dari Bullying, Kekerasan, dan Intoleransi
Komnas Perempuan mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera memetakan potensi konflik, serta memperluas ruang perjumpaan antarkelompok masyarakat. Tujuannya agar tumbuh saling pengertian, penghargaan terhadap keberagaman, dan penyelesaian masalah tanpa kekerasan.
“Ini tidak bisa ditunda. Pemerintah daerah harus hadir dan bertindak,” tegas Dahlia.
Komnas Perempuan menekankan bahwa penanganan intoleransi harus mencakup proses rekonsiliasi, pemulihan korban, hingga penegakan hukum yang tegas. Negara juga diminta menjamin keamanan tempat ibadah, terutama yang berada di wilayah-wilayah dengan potensi konflik tinggi.
“Perempuan jangan terus menjadi korban di garis depan kebisuan negara,” pungkas Komnas Perempuan dalam pernyataannya.